JAKARTA--MICOM: Hingga kini PDIP belum membicarakan soal calon Presiden 2014 karena masih terlalu prematur. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, Kamis (30/12).
"PDIP akan menjadi partai yang ingin dipercaya oleh rakyat dengan menjaga konsistensi menjadi oposisi. Karena itu kita belum membahas capres 2014, masih terlalu prematur," terang Maruarar.
Ia menjelaskan saat ini PDIP masih fokus pada pencapaian pemilu kada di daerah-daerah serta menjadi oposisi pemerintah. Menurutnya, pencapaian yang diraih PDIP menjadi berkah tersendiri buat partai dan semua kader.
"Ini buah dari kami (PDIP) yang selalu memiliki komitmen. Tujuan kami ingin menang di Pilpres 2014," ujarnya.
Optimisme Maruarar juga didasari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indobarometer pada 2010 ini yang menempatkan Megawati di posisi teratas, dan diikuti Prabowo Subianto. "Hasil tersebut menggambarkan kalau Ibu Mega masih dipercaya oleh rakyat dengan konsistensinya, tetapi terkait capres, sampai saat ini belum dibicarakan," jelasnya. (*/OL-04)
Kamis, 30 Desember 2010
Rezim SBY Langgengkan Kapitalisme
Dalam buku terbarunya itu, Eggi mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilainya terlalu menunduk dengan pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat tidak mengarah kepada rakyat, tetapi pada penguasaan dengan unsur kekuasaan.
"Awal mula saya membuat buku ini adalah ketika saya mendengar SBY berkomentar soal AS. SBY seolah-olah menganggap AS sebagai negara keduanya, setelah Indonesia. Waktu itu banyak orang belum menyadarinya, tapi saya sudah memperhatikannya," tutur Eggi di Jakarta Media Center (JMC).
"Jangan sampai karena ingin mengubah bangsa, kita jadi terlalu tergantung dengan Amerika," imbuh pimpinan LEPAS (Laskar Empat Pembela Bangsa) tersebut.
Bentuk kapitalisme yang paling jelas bisa dilihat ketika seseorang mencalonkan diri sebagai pemimpin. Jika ia memiliki uang yang banyak, ia bisa jadi pemimpin. Tapi kalau ia hanya memiliki uang sedikit, ia tidak bisa.
Sedangkan bentuk lain kapitalisme yang disoroti Haris Moti adalah soal kekayaan alam bangsa Indonesia yang dikuasai oleh asing. "Untuk menghadapi kekuatan atau pengaruh negara asing, kita harus melakukan penguatan sistem," tegas Aktivis Petisi 28 itu yang juga bertindak sebagai pembicara.
Pembicara lain, Erlangga, mengatakan meski terdapat kata Yahudi dalam judul buku Eggi, namun itu bukan mengacu pada individu melainkan lebih kepada ideologi. "Yahudi yang dimaksud di sini bukan soal rasis, tapi bentuk kapitalisme yang ada di Indonesia," tandas Sekretaris Majelis PAKAR Korps Alumni HMI. (*/OL-2)
Demokrat hanya Gertak PKS dan PPP
Hal itu dikata Qodari di Jakarta, Kamis (30/12) menanggapi ancaman dari Partai Demokrat yang ingin mengeluarkan PKS dan PPP dari Kabinet Indonesia Bersatu II karena ingin membentuk poros tengah di Sekretariat Gabungan (Setgab).
Karena itu, PKS maupun PPP tidak perlu kuatir dengan ancaman tersebut. "Tak perlu kuatir dengan ancaman tersebut," kata Direktur Eksekutif Indobarometer itu.
Ia menjelaskan, apa yang akhir-akhir ini terjadi di Sekretariat Gabungan seperti adanya keluhan dari PKS dan PPP tentang ketidak terbukaan, ketidak jujuran dan adanya kepentingan politik dari Demokrat dan Golkar di Setgab tak lain adalah provokasi akhir tahun yang dilakukan masing-masing partai politik pendukung pemerintah.
"Tapi itu semua tidak akan berdampak pada reshuffle. PKS dan PPP hanya sedikit memberikan kejutan di akhir tahun. Kejutan-kejutan kecil tersebut karena ada kekecewaan dari kedua partai tersebut. Namun tidak berimplikasi besar seperti terjadi reshuffle," kata Qodari.
Sekretaris Setgab Syarief Hasan mengatakan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi reshuffle terhadap PKS dan PPP bila tetap ingin membentuk poros tengah di Setgab. "Kita lihat saja nanti (untuk direshuffle)," kata Syarief Hasan.
Ia meyakini, poros tengah seperti yang diusulkan oleh PKS dan PPP tidak akan terwujud. "Saya yakin Setgab akan tetap solid dan utuh hingga 2014. Tidak mungkin ada poros tengah, walaupun ada semangatnya tapi implementasinya gak mungkin," tegas Syarief.
Menurutnya, meskipun ada pernyataan-pernyataan untuk membentuk poros tengah, hal itu, kata Syarief adalah riak-riak demokrasi yang ada di Setgab. "Memang ada perbedaan pendapat, itu hal biasa," kata Menteri UKM dan Koperasi itu. (Ant/OL-04)
Merebut Momentum
WAKTU pada hakikatnya adalah momentum. Itu jika kita memiliki visi ke depan dan sanggup menerjemahkannya dengan kerja keras. Karena itu, setiap pergantian tahun sejatinya adalah upaya merebut momentum menuju perubahan. Hal itu pula yang mestinya muncul ketika dalam hitungan jam, kita akan memasuki 2011.
Apalagi, 2011 merupakan tahun pertama dasawarsa kedua abad ke-21. Bagi banyak bangsa, awal dasawarsa sering dimaknai sebagai momentum menuju lompatan besar.
Brasil, Rusia, India, dan China yang kini menjadi raksasa ekonomi dunia memulai tonggak perbaikan ekonomi mereka di awal dasawarsa. Brasil, misalnya, memperkenalkan pendekatan baru yang disebut ekonomi pasar sosial pada 1991. Sebuah pendekatan kerakyatan, yang tidak membiarkan ekonomi pasar tanpa kontrol.
Hasilnya ekonomi Brasil melesat. Pendapatan per kapita Brasil US$8.040, atau tiga kali lipat pendapatan per kapita Indonesia yang berada di kisaran US$2.700.
Padahal, 30 tahun lalu, pendapatan per kapita negara berpenduduk 200 juta jiwa itu baru US$1.000. Brasil juga mampu mengangkat 29 juta jiwa penduduk keluar dari kemiskinan.
Hal serupa dilakukan India, yang ekonominya tumbuh fantastis dan mencatat rekor pertumbuhan tercepat kedua setelah China. Kunci kesuksesan kemajuan ekonomi India terletak pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kota Bangalore telah menjadi pusat teknologi informasi dunia. Bahkan, India dikenal sebagai pemasok pekerja ahli di dunia.
Pada awal dasawarsa pertama abad ke-21, dari 150 ribu pekerja asing di perusahaan IT Amerika Serikat, sebanyak 60 ribu di antaranya para pakar software dari India.
Lalu, bagaimana dengan ekonomi Indonesia pada 2011? Mampukah bangsa ini merebut momentum strategis awal dasawarsa?
Jawaban atas semua pertanyaan itu kembali kepada kemampuan, kemauan, dan ketabahan para pemangku kepentingan di negeri ini untuk merebut kesempatan. Jalan menuju perekonomian yang menjanjikan sudah mulai tertata pada 2010.
Capaian indikator makroekonomi menunjukkan hal itu. Pada 2010, hingga kuartal ketiga ekonomi kita tumbuh 5,8%. Ekspor kita juga tumbuh 15%, melebihi target pemerintah di 10%.
Cadangan devisa kita juga sudah mencapai lebih dari US$90 miliar dan mencatat rekor sejarah sejak Republik ini berdiri.
Kalaupun ada yang mengkhawatirkan, itu adalah pertumbuhan impor yang tinggi, yakni 17%, serta inflasi 6% yang meleset dari target.
Banyak yang optimistis pertumbuhan ekonomi kita pada 2011 bisa lebih tinggi. Syaratnya pemerintah sanggup, bisa, dan konsisten memperbaiki pekerjaan rumah yang masih menumpuk.
Masalah penyediaan infrastruktur, penanganan korupsi, pembenahan birokrasi, peningkatan daya saing nasional, dan penyerapan anggaran merupakan problem serius yang tidak kunjung diselesaikan. Selain itu, tingkat pertumbuhan penduduk yang 1,49% masih tergolong tinggi. Untuk Indonesia idealnya 1,2%.
Jika pekerjaan rumah itu tidak diselesaikan, momentum perubahan akan lewat. Kita hanya akan menjadi bangsa penonton yang bersorak melihat bangsa-bangsa lain melesat.
Apalagi, 2011 merupakan tahun pertama dasawarsa kedua abad ke-21. Bagi banyak bangsa, awal dasawarsa sering dimaknai sebagai momentum menuju lompatan besar.
Brasil, Rusia, India, dan China yang kini menjadi raksasa ekonomi dunia memulai tonggak perbaikan ekonomi mereka di awal dasawarsa. Brasil, misalnya, memperkenalkan pendekatan baru yang disebut ekonomi pasar sosial pada 1991. Sebuah pendekatan kerakyatan, yang tidak membiarkan ekonomi pasar tanpa kontrol.
Hasilnya ekonomi Brasil melesat. Pendapatan per kapita Brasil US$8.040, atau tiga kali lipat pendapatan per kapita Indonesia yang berada di kisaran US$2.700.
Padahal, 30 tahun lalu, pendapatan per kapita negara berpenduduk 200 juta jiwa itu baru US$1.000. Brasil juga mampu mengangkat 29 juta jiwa penduduk keluar dari kemiskinan.
Hal serupa dilakukan India, yang ekonominya tumbuh fantastis dan mencatat rekor pertumbuhan tercepat kedua setelah China. Kunci kesuksesan kemajuan ekonomi India terletak pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kota Bangalore telah menjadi pusat teknologi informasi dunia. Bahkan, India dikenal sebagai pemasok pekerja ahli di dunia.
Pada awal dasawarsa pertama abad ke-21, dari 150 ribu pekerja asing di perusahaan IT Amerika Serikat, sebanyak 60 ribu di antaranya para pakar software dari India.
Lalu, bagaimana dengan ekonomi Indonesia pada 2011? Mampukah bangsa ini merebut momentum strategis awal dasawarsa?
Jawaban atas semua pertanyaan itu kembali kepada kemampuan, kemauan, dan ketabahan para pemangku kepentingan di negeri ini untuk merebut kesempatan. Jalan menuju perekonomian yang menjanjikan sudah mulai tertata pada 2010.
Capaian indikator makroekonomi menunjukkan hal itu. Pada 2010, hingga kuartal ketiga ekonomi kita tumbuh 5,8%. Ekspor kita juga tumbuh 15%, melebihi target pemerintah di 10%.
Cadangan devisa kita juga sudah mencapai lebih dari US$90 miliar dan mencatat rekor sejarah sejak Republik ini berdiri.
Kalaupun ada yang mengkhawatirkan, itu adalah pertumbuhan impor yang tinggi, yakni 17%, serta inflasi 6% yang meleset dari target.
Banyak yang optimistis pertumbuhan ekonomi kita pada 2011 bisa lebih tinggi. Syaratnya pemerintah sanggup, bisa, dan konsisten memperbaiki pekerjaan rumah yang masih menumpuk.
Masalah penyediaan infrastruktur, penanganan korupsi, pembenahan birokrasi, peningkatan daya saing nasional, dan penyerapan anggaran merupakan problem serius yang tidak kunjung diselesaikan. Selain itu, tingkat pertumbuhan penduduk yang 1,49% masih tergolong tinggi. Untuk Indonesia idealnya 1,2%.
Jika pekerjaan rumah itu tidak diselesaikan, momentum perubahan akan lewat. Kita hanya akan menjadi bangsa penonton yang bersorak melihat bangsa-bangsa lain melesat.
Kejagung Persilakan KPK Tindak Jaksa Korup
JAKARTA (SINDO) – Kejaksaan Agung (Kejagung) siap bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pembersihan aparat penegak hukum dari tindakan kejahatan korupsi.
Kejagung menilai aparat hukum juga sangat rentan melakukan penyelewengan tindak pidana tersebut. “Kita (Kejagung) satu komitmen dengan KPK bahwa institusi penegak hukum harus bersih dan terbebas dari korupsi. Termasuk jaksa-jaksa yang nakal juga harus ditindak,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Babul Khoir Harahap di Gedung Kejagung,Jakarta,kemarin. Sebelumnya,Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyebut, pihaknya akan menertibkan aparat yang nakal, termasuk jaksa yang terindikasi tindak pidana korupsi. Karena itu,pihaknya akan menjalin kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian untuk menindak oknumoknum penegak hukum yang terbukti melakukan penyimpangan.
Menurut Babul,Kejagung siap bersinergi dengan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Kejagung juga tidak akan menghalang- halangi penyelidikan jika ada aparat kejaksaan yang diduga terlibat kejahatan korupsi. Komitmen pemberantasan korupsi di institusinya, lanjut dia, sudah ada sejak dulu.Karena itu,jika ada jaksa-jaksa yang masih bandel dan terindikasi melakukan kejahatan korupsi,KPK bisa menindak oknum jaksa tersebut.“Sekarang saja, kita sudah membuktikan itu. Ada jaksa yang tertangkap tangan KPK, seperti Jaksa Urip Tri Gunawan, kita tidak ikut campur,” terangnya. Saat disinggung mengenai adanya ancaman tehadap jaksa ,Kejagung, kata Babul, justru merasa tidak ada tekanan, termasuk dari KPK.
“Ya kalau indikasi-indikasi, silakan saja berpendapat. Lagi pula kalau ada institusi anak buahnya yang berbuat, itu sudah jadi tanggung jawab masing-masing. Kalau memang ada anak buahnya kayak begitu, secara langsung atasannya yang bertindak,”kata Babul. Khusus untuk jaksa Cirus Sinaga, yang diduga terlibat kasus mafia peradilan dengan Gayus Tambunan, Babul punya pendapat sendiri.“ Kalau dia memang sudah keluar dari ketentuan,”sebutnya Babul juga menekankan, pihaknya sepakat dengan ungkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa jika ingin membersihkan, sapu yang digunakan juga harus bersih agar semua upaya tidak menjadi sia-sia. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung Marwan Effendi mengaku,selama enam bulan menjabat Jamwas,pihaknya sudah memecat 32 jaksa nakal yang telah melakukan berbagai pelanggaran.
“ Jadi,kita sudah pecat 32 jaksa baik secara hormat maupun tidak hormat,”tegas Marwan. Selain mencopot 32 jaksa, lanjut Marwan,Kejagung juga telah mencabut jabatan struktural 50 jaksa lainnya,serta memproses secara hukum empat jaksa.“Dari 50 jaksa yang kami berhentikan jabatan strukturalnya itu termasuk tiga jaksa dari Kaltim.Empat orang jaksa yang diproses secara hukum yakni, dua dari Merauke, Papua, dan jaksa Cirus Sinaga,”katanya. (m purwadi)
Kejagung menilai aparat hukum juga sangat rentan melakukan penyelewengan tindak pidana tersebut. “Kita (Kejagung) satu komitmen dengan KPK bahwa institusi penegak hukum harus bersih dan terbebas dari korupsi. Termasuk jaksa-jaksa yang nakal juga harus ditindak,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Babul Khoir Harahap di Gedung Kejagung,Jakarta,kemarin. Sebelumnya,Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyebut, pihaknya akan menertibkan aparat yang nakal, termasuk jaksa yang terindikasi tindak pidana korupsi. Karena itu,pihaknya akan menjalin kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian untuk menindak oknumoknum penegak hukum yang terbukti melakukan penyimpangan.
Menurut Babul,Kejagung siap bersinergi dengan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Kejagung juga tidak akan menghalang- halangi penyelidikan jika ada aparat kejaksaan yang diduga terlibat kejahatan korupsi. Komitmen pemberantasan korupsi di institusinya, lanjut dia, sudah ada sejak dulu.Karena itu,jika ada jaksa-jaksa yang masih bandel dan terindikasi melakukan kejahatan korupsi,KPK bisa menindak oknum jaksa tersebut.“Sekarang saja, kita sudah membuktikan itu. Ada jaksa yang tertangkap tangan KPK, seperti Jaksa Urip Tri Gunawan, kita tidak ikut campur,” terangnya. Saat disinggung mengenai adanya ancaman tehadap jaksa ,Kejagung, kata Babul, justru merasa tidak ada tekanan, termasuk dari KPK.
“Ya kalau indikasi-indikasi, silakan saja berpendapat. Lagi pula kalau ada institusi anak buahnya yang berbuat, itu sudah jadi tanggung jawab masing-masing. Kalau memang ada anak buahnya kayak begitu, secara langsung atasannya yang bertindak,”kata Babul. Khusus untuk jaksa Cirus Sinaga, yang diduga terlibat kasus mafia peradilan dengan Gayus Tambunan, Babul punya pendapat sendiri.“ Kalau dia memang sudah keluar dari ketentuan,”sebutnya Babul juga menekankan, pihaknya sepakat dengan ungkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa jika ingin membersihkan, sapu yang digunakan juga harus bersih agar semua upaya tidak menjadi sia-sia. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung Marwan Effendi mengaku,selama enam bulan menjabat Jamwas,pihaknya sudah memecat 32 jaksa nakal yang telah melakukan berbagai pelanggaran.
“ Jadi,kita sudah pecat 32 jaksa baik secara hormat maupun tidak hormat,”tegas Marwan. Selain mencopot 32 jaksa, lanjut Marwan,Kejagung juga telah mencabut jabatan struktural 50 jaksa lainnya,serta memproses secara hukum empat jaksa.“Dari 50 jaksa yang kami berhentikan jabatan strukturalnya itu termasuk tiga jaksa dari Kaltim.Empat orang jaksa yang diproses secara hukum yakni, dua dari Merauke, Papua, dan jaksa Cirus Sinaga,”katanya. (m purwadi)
Polri Terima Kritikan Satgas Soal Gayus
JAKARTA (SINDO)-Mabes Polri menerima kritik dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang menilai lembaga kepolisian lamban dalam menangani kasus mafia hukum dan pajak pegawai Ditjen Pajak, Gayus Halomoan P Tambunan.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam mengaku, menerima kritik dari lembaga tersebut. Karena hal itu merupakan persepsi masing-masing instansi. ”Soal lamban dan sebagainya itu persepsi masing-masing kita harus terima masukan itu,”ujarnya. Dalam penyelesaian kasus GayusHalomoanP Tambunan,memang memerlukan waktu yang panjang, karena ada yang sulit dan ada yang mudah pengungkapannya.Mantan Kapolda Jawa Timur ini tidak membantah jika penanganan kasus tersebut dinilai lamban.”Yang mudah yacepat,yang sulit memerlukan waktu yang lama,” ucapnya. Sebelumnya,Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menilai, penanganan dan pengusutan kasus Gayus Tambunan oleh Polri belum maksimal.Sebab, hingga kini masih belum terungkap siapa penyuap dan pemberi dana ke rekening Gayus Tambunan.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, proses penanganan kasus Gayus Tambunan hingga kini masih terus berjalan. Menurut Ito, pihaknya tidak bisa memaksakan jika tidak ditemukan alat bukti yang cukup. ”Sekarang kalau namanya nggak ada pengakuan masa harus dipaksa,”katanya. Jenderal bintang tiga itu mengakui, masalah utama penyidik adalah sulit mendapatkan alat bukti dan itu tidak bisa dipaksakan. ”Orang hanya bicara tentang perusahaan yang katanya memberikan.
Kalau tidak ada buktinya apa yang harus diserahkan, dokumen apa yang harus diberikan,” tegasnya. Terkait proses hukum terhadap dua jenderal yang diduga terlibat yakni,mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Raja Erizman dan mantan Kapolda Lampung Edmon Ilyas, Ito mengaku, pihaknya transparan dalam penyidikan dan penegakkan hukum baik kepada masyarakat dan aparat kepolisian.
Dalam proses hukum harus ada bukti permulaan yang cukup.Terkait dengan fakta persidangan yang disampaikan,kata Ito,hingga kini tidak ada bukti permulaan dan alat bukti yang berhasil ditemukan. Bahkan, pihaknya sudah bekerjasama dengan sejumlah lembaga penegak hukum di antaranya, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan sebagainya. (sucipto)
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam mengaku, menerima kritik dari lembaga tersebut. Karena hal itu merupakan persepsi masing-masing instansi. ”Soal lamban dan sebagainya itu persepsi masing-masing kita harus terima masukan itu,”ujarnya. Dalam penyelesaian kasus GayusHalomoanP Tambunan,memang memerlukan waktu yang panjang, karena ada yang sulit dan ada yang mudah pengungkapannya.Mantan Kapolda Jawa Timur ini tidak membantah jika penanganan kasus tersebut dinilai lamban.”Yang mudah yacepat,yang sulit memerlukan waktu yang lama,” ucapnya. Sebelumnya,Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menilai, penanganan dan pengusutan kasus Gayus Tambunan oleh Polri belum maksimal.Sebab, hingga kini masih belum terungkap siapa penyuap dan pemberi dana ke rekening Gayus Tambunan.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, proses penanganan kasus Gayus Tambunan hingga kini masih terus berjalan. Menurut Ito, pihaknya tidak bisa memaksakan jika tidak ditemukan alat bukti yang cukup. ”Sekarang kalau namanya nggak ada pengakuan masa harus dipaksa,”katanya. Jenderal bintang tiga itu mengakui, masalah utama penyidik adalah sulit mendapatkan alat bukti dan itu tidak bisa dipaksakan. ”Orang hanya bicara tentang perusahaan yang katanya memberikan.
Kalau tidak ada buktinya apa yang harus diserahkan, dokumen apa yang harus diberikan,” tegasnya. Terkait proses hukum terhadap dua jenderal yang diduga terlibat yakni,mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Raja Erizman dan mantan Kapolda Lampung Edmon Ilyas, Ito mengaku, pihaknya transparan dalam penyidikan dan penegakkan hukum baik kepada masyarakat dan aparat kepolisian.
Dalam proses hukum harus ada bukti permulaan yang cukup.Terkait dengan fakta persidangan yang disampaikan,kata Ito,hingga kini tidak ada bukti permulaan dan alat bukti yang berhasil ditemukan. Bahkan, pihaknya sudah bekerjasama dengan sejumlah lembaga penegak hukum di antaranya, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan sebagainya. (sucipto)
Eman Suparman Pimpin KY
JAKARTA(SINDO) - Eman Suparman terpilih memimpin Komisi Yudisial (KY) selama dua setegah tahun kedapan.Dalam bekerja,dia akan didampingi Imam Anshori Saleh sebagai wakilnya.
Setelah masa kepemimpinan Eman, KY akan kembali melakukan pemilihan ketua dan wakilnya yang juga akan menjabat selama dua setengah tahun kedepan. Hal ini karena tujuh komisioner KY yang terpilih menjabat selama lima tahun.Hal ini berbeda dengan komisioner KY priode sebelumnya yang ketua dan wakilnya menjabat selama lima tahun. Kemarin, tujuh komisioner KY priode 2010-2015 melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua KY secara terbuka dengan dihadiri para pegawai KY dan puluhan wartawan. “Menetapkan Eman Suparman sebagai Ketua KY periode Desember 2010-Juni 2013.Dan menetapkan Imam Anshori Saleh sebagai Wakil Ketua KY periode Desember 2010-Juni 2013,” kata Sekjen KY Muzayyin Mahbub saat membacakan putusan seusai pemilihan di Gedung KY kemarin.
Pemilihan dilakukan secara voting tertutup di lantai 4 Gedung KY, Eman mengalahkan kandidat lain yakni mantan hakim agung Abbas Said.Sebelumnya,Abbas digadang- gadang oleh banyak pihak akan menjadi Ketua KY. Saat pemilihan, Eman memperoleh 4 suara sementara Abbas mendapatkan 3 suara. Pemilihan berlangsung ketat. Sebab, hanya ada 7 orang komisioner KY yang berhak memberikan suara. Hingga, suara ke 6, posisi antara Abbas dengan Eman sama sama meraup 3 suara. Begitu suara ke empat menyebutkan untuk Eman, seluruh pegawai dan pejabat KY bertepuk tangan.Adapun Abbas terlihat spontan bertepuk tangan dengan pelan.
Saat dimintai sambutannya, Eman yang guru besar hukum acara perdata Universitas Padjadjaran itu hanya berujar singkat. Dia mengaku harus mendapatkan banyak dukungan dari internal dan eksternal KY dalam menjalankan tugas sebagai Ketua KY. ”Saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dukungan dan kekompakan bapak- bapak termasuk sekjen dan seluruh jajaran KY,”katanya. Menurut Eman, pihaknya juga mengharapkan dukungan dari eksternal KY,misalnya dari media.”Saya berharap wartawan berkenan berbagi dan mengingatkan kami bila kami tidak pada tempatnya dalam menjalankan tugas,”jelasnya.
Seusai pemilihan,kepada wartawan Eman mengatakan salah satu hal yang akan segera dilakukan adalah mencari tahu sampai mana revisi UU KY yang kini masih diproses di DPR. Sebab, sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kewenangan KY dalam pengawasan hakim berkurang.Kewenangan tersebut tak kunjung diperbaiki mengingat revisi UU KY belum juga rampung.”Kita akan cari tahu sampai mana perkembangan revisi UU KY,”katanya. Sementara itu,Abbas yang kalah dalam pemilihan mengucapkan selamat atas terpilihnya Eman sebagai Ketua KY.”Tentu kebersamaan pimpinan KY yang tercipta ini, akan terus berlangsung baik,” katanya. Ketua KY periode 2005-2010 Busyro Muqoddas yang hadir saat prosesi pemilihan mengatakan, proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KY saat ini lebih baik dari periode yang lalu.
”Saat ini kanpemilihannya sudah terbuka dan diketahui banyak pihak,kalau dulu karena situasi belum memungkinkan pemilihannya tertutup,” kata Busyro yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengatakan, sosok Eman diharapkan dapat menjadi figur untuk melanjutkan apa yang telah dirintis komisioner KY periode sebelumnya. Busyro mengatakan, komposisi komisioner saat ini dapat saling mengisi.Dia mencontohkan dengan adanya Abbas Said sebagai komisioner KY. Menurut Busyro, keberadaan Abbas sangat penting karena Abbas dinilai mengetahui dunia peradilan dengan lebih detail.Apalagi, Abbas telah berpuluh-puluh tahun berprofesi sebagai hakim. ”Saat pleno terkait pengawasan,argumen Pak Abbas yang praktisi tersebut pasti dibutuhkan,”katanya.
Dia menjelaskan, salah satu yang harus dikedepankan oleh komisioner KY periode 2010-2015 adalah masalah pendekatan dengan DPR dalam rangka kerja sama. Hal itu dilakukan mengingat revisi UU KY saat ini sedang diproses KY. ”Bagaimana mempunyai seni untuk mendekati DPR, tapi DPR juga perlu mendekati KY,” kata Busyro. Sementara itu, komisioner KY Suparman Marzuki mengatakan, saat ini pihaknya memang akan memantau revisi UU KY. Sebab, dari revisi tersebut nantinya akan diketahui bagaimana struktur dari KY.
”Maka untuk kelengkapan organisasi seperti komisioner yang akan menjabat koordinator bidang akan ditentukan setelah tahun baru (tahun baru 2011),”jelas Suparman. (kholil)
Setelah masa kepemimpinan Eman, KY akan kembali melakukan pemilihan ketua dan wakilnya yang juga akan menjabat selama dua setengah tahun kedepan. Hal ini karena tujuh komisioner KY yang terpilih menjabat selama lima tahun.Hal ini berbeda dengan komisioner KY priode sebelumnya yang ketua dan wakilnya menjabat selama lima tahun. Kemarin, tujuh komisioner KY priode 2010-2015 melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua KY secara terbuka dengan dihadiri para pegawai KY dan puluhan wartawan. “Menetapkan Eman Suparman sebagai Ketua KY periode Desember 2010-Juni 2013.Dan menetapkan Imam Anshori Saleh sebagai Wakil Ketua KY periode Desember 2010-Juni 2013,” kata Sekjen KY Muzayyin Mahbub saat membacakan putusan seusai pemilihan di Gedung KY kemarin.
Pemilihan dilakukan secara voting tertutup di lantai 4 Gedung KY, Eman mengalahkan kandidat lain yakni mantan hakim agung Abbas Said.Sebelumnya,Abbas digadang- gadang oleh banyak pihak akan menjadi Ketua KY. Saat pemilihan, Eman memperoleh 4 suara sementara Abbas mendapatkan 3 suara. Pemilihan berlangsung ketat. Sebab, hanya ada 7 orang komisioner KY yang berhak memberikan suara. Hingga, suara ke 6, posisi antara Abbas dengan Eman sama sama meraup 3 suara. Begitu suara ke empat menyebutkan untuk Eman, seluruh pegawai dan pejabat KY bertepuk tangan.Adapun Abbas terlihat spontan bertepuk tangan dengan pelan.
Saat dimintai sambutannya, Eman yang guru besar hukum acara perdata Universitas Padjadjaran itu hanya berujar singkat. Dia mengaku harus mendapatkan banyak dukungan dari internal dan eksternal KY dalam menjalankan tugas sebagai Ketua KY. ”Saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dukungan dan kekompakan bapak- bapak termasuk sekjen dan seluruh jajaran KY,”katanya. Menurut Eman, pihaknya juga mengharapkan dukungan dari eksternal KY,misalnya dari media.”Saya berharap wartawan berkenan berbagi dan mengingatkan kami bila kami tidak pada tempatnya dalam menjalankan tugas,”jelasnya.
Seusai pemilihan,kepada wartawan Eman mengatakan salah satu hal yang akan segera dilakukan adalah mencari tahu sampai mana revisi UU KY yang kini masih diproses di DPR. Sebab, sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kewenangan KY dalam pengawasan hakim berkurang.Kewenangan tersebut tak kunjung diperbaiki mengingat revisi UU KY belum juga rampung.”Kita akan cari tahu sampai mana perkembangan revisi UU KY,”katanya. Sementara itu,Abbas yang kalah dalam pemilihan mengucapkan selamat atas terpilihnya Eman sebagai Ketua KY.”Tentu kebersamaan pimpinan KY yang tercipta ini, akan terus berlangsung baik,” katanya. Ketua KY periode 2005-2010 Busyro Muqoddas yang hadir saat prosesi pemilihan mengatakan, proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KY saat ini lebih baik dari periode yang lalu.
”Saat ini kanpemilihannya sudah terbuka dan diketahui banyak pihak,kalau dulu karena situasi belum memungkinkan pemilihannya tertutup,” kata Busyro yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengatakan, sosok Eman diharapkan dapat menjadi figur untuk melanjutkan apa yang telah dirintis komisioner KY periode sebelumnya. Busyro mengatakan, komposisi komisioner saat ini dapat saling mengisi.Dia mencontohkan dengan adanya Abbas Said sebagai komisioner KY. Menurut Busyro, keberadaan Abbas sangat penting karena Abbas dinilai mengetahui dunia peradilan dengan lebih detail.Apalagi, Abbas telah berpuluh-puluh tahun berprofesi sebagai hakim. ”Saat pleno terkait pengawasan,argumen Pak Abbas yang praktisi tersebut pasti dibutuhkan,”katanya.
Dia menjelaskan, salah satu yang harus dikedepankan oleh komisioner KY periode 2010-2015 adalah masalah pendekatan dengan DPR dalam rangka kerja sama. Hal itu dilakukan mengingat revisi UU KY saat ini sedang diproses KY. ”Bagaimana mempunyai seni untuk mendekati DPR, tapi DPR juga perlu mendekati KY,” kata Busyro. Sementara itu, komisioner KY Suparman Marzuki mengatakan, saat ini pihaknya memang akan memantau revisi UU KY. Sebab, dari revisi tersebut nantinya akan diketahui bagaimana struktur dari KY.
”Maka untuk kelengkapan organisasi seperti komisioner yang akan menjabat koordinator bidang akan ditentukan setelah tahun baru (tahun baru 2011),”jelas Suparman. (kholil)
Langganan:
Postingan (Atom)