JAKARTA--MICOM: Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Arwani Thomafi menilai ancaman Partai Demokrat soal reshuffle kabinet adalah bentuk pengambilalihan kewenangan Presiden Yudhoyono sebagai pihak yang mempunyai hak prerogatif.
Hal itu dikatakannya di Jakarta, Kamis (30/12) menanggapi ancaman Partai Demokrat yang mengusulkan dilakukannya reshuffle terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari kabinet.
"Urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, ancaman reshuffle yang dikeluarkan PD bisa mengganggu kinerja SBY sendiri. Jadi, tidak elok dan sangat tidak proporsional ancaman yang dikeluarkan Partai Demokrat," kata Thomafi.
Karena itu pula PPP tidak akan khawatir dengan ancaman Partai Demokrat tersebut karena dalam urusan kabinet, PPP hanya berhubungan dengan SBY secara langsung, tidak dengan PD. "PPP masih percaya pada Presiden Yudhoyono ketimbang Partai Demokrat," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.
Thomafi mengungkapkan, kritik yang dilontarkan PPP terhadap Sekretariat Gabungan (Setgab) bertujuan agar parpol anggota Setgab segera mengambil langkah konkret sehingga Setgab dapat dikembalikan pada tujuan awal pendiriannya. "Tujuan awalnya adalah mendorong percepatan program pemerintahan Yudhoyono-Boediono tapi tidak ada aturan yang mengikat. Kalau ini melenceng, wajar jika ada evaluasi agar Setgab kembali ke tujuan awal. Jadi, tidak perlu ada ancam-mengancam," kata Thomafi.
Sementara itu Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Muhammad Jafar Hafsah menegaskan, bila PKS dan PPP ingin membuat poros tengah, maka mereka akan di eliminasi dari kabinet. "Ya, kalau PKS dan PPP tetap menginginkan untuk membentuk poros tengah, otomatis mereka sudah keluar dari koalisi dan artinya di kabinet dia akan terbuang," kata Jafar. (Ant/OL-04)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar