(FKB) DPRD TERHADAP
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD) KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2011
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Ø SAHABAT KETUA, WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT;
Ø SAHABAT BUPATI KARAWANG, WAKIL BUPATI KARAWANG SERTA UNSUR MUSPIDA YANG KAMI HORMATI
Ø SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN OPD DAN PIMPINAN SKPD BESERTA PARA CAMAT SE- KABUPATEN KARAWANG,
Ø REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH
PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG, SEMOGA SEGENAP DERAP LANGKAH KITA SELALU DIBERKAHI DALAM PERJUANGAN MEMBELA YANG BENAR. DAN ATAS BERKAT RAHMAT DAN INAYAHNYA, KITA BERKESEMPATAN HADIR PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI.
SEBELUM MENYAMPAIKAN PANDANGAN FAKSI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2011. IZINKANLAH KAMI MENGUTIP KAIDAH USHUL FIQH DARI WARISAN INTELEKTUAL AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH
“TASHORRUFUL IMAM ‘ALA RO’YATIHI MAN’UTUN BIL MASHLAHAH”
(KEBIJAKAN PEMERINTAH HARUS DIARAHKAN PADA KEMASHLAHATAN MASYARAKAT).
HAL INI SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2008, PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 BAHWA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN HARUS DITUJUKAN SEPENUHNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT.
RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT, BERDASARKAN RAPAT FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2011, MAKA DENGAN INI KAMI SAMPAIKAN PANDANGAN AKHIR FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA, DENGAN DASAR SEBAGAI BERIKUT;
| 1 | UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA |
| 2 | UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2004 NOMOR 125, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4437) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2005 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2005 NOMOR 108, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4548). |
| 3 | UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH |
| 4 | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 5 | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 6 | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. |
| 7 | UNDANG-UNDANG NOMOR : 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2009 NOMOR 123, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5043). |
| 8 | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 22). |
| 9 | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. |
| 10 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 4 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D). |
RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT,
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARAWANG YANG MENCAPAI RP.450.000.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) YANG DIDAPAT DARI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH , PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, PENDAPATAN HIBAH DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA SERTA DANA OTONOMI KHSUSUS.
Rp. 450 MILIAR TERSEBUT MERUPAKAN PENDAPATAN YANG SANGAT MINIM BILA DIBANDINGKAN DENGAN POTENSI DAERAH YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG. MASIH BANYAK CELAH UNUTK MENDOBRAK POTENSI P.A.D. DIATAS APABILA MANAJERIAL PEMERINTAHAN MAMPU MENDOBRAK OPTIMALISASI SEKTOR LAINNYA; SEPERTI HALNYA SEKTOR CSR (CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY), SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007. SEKTOR JASA TELEKOMUNIKASI DAN TOWER, JASA PERPARKIRAN SERTA PAJAK AIR BAWAH TANAH.
NAMUN SEBELUM MENYAMPAIKAN PANDANGAN AKHIR, FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KARAWANG TERLEBIH DAHULU MENYAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
SEPERTI HALNYA PADA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA, KINI POLEMIK TENTANG ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2011 YANG TIDAK PRO RAKYAT MISKIN (PRO POOR BUDGET) LAGI LAGI DIGELINDINGKAN OLEH BERBAGAI PIHAK DI KABUPATEN KARAWANG.
BERDASARKAN PENGALAMAN DAN RAPAT FRAKSI YANG KAMI LAKUKAN, SEJAUH INI MENUNJUKKAN BAHWA KEPENTINGAN EKSEKUTIF (BIROKRASI) MASIH MENDOMINASI DALAM KONSTRUKSI APBD. LEGISLATIF SEBAGAI REPRESENTASI KEPENTINGAN RAKYAT YANG SEMESTINYA MEMPUNYAI PERANAN PENTING DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK RAKYAT TERNYATA LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN INDIVIDU DAN KELOMPOKNYA. AKIBATNYA, APBD YANG SEJATINYA MENJADI HAK RAKYAT KARENA BERSUMBER DARI RAKYAT, NAMUN DALAM REALITASNYA MENGABAIKAN KEPENTINGAN RAKYAT.
HAL INI DIPERPARAH DENGAN SANGAT TERBATASNYA AKSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD, SEHINGGA MEMBUKA RUANG DISTORSI KEPENTINGAN YANG MENJADIKAN ANGGARAN TIDAK LAGI SEBAGAI POWER RELATION ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN RAKYAT. PADAHAL ANGGARAN MERUPAKAN SALAH SATU INDICATOR RESPON NEGARA / PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMENUHI HAK-HAK RAKYAT UNTUK MEMPEROLEH AKSES YANG LAYAK SECARA SOSIAL DAN EKONOMI.
APBD DARI SISI PENDAPATAN (REVENUE) MAUPUN DARI SISI BELANJA (SPENDING) MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM MENUNJANG KAPASITAS DAN LEGITIMASI PEMERINTAH. APBD JUGA MERUPAKAN SALAH SATU PENGUNGKIT PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, TERUTAMA DALAM MEMASUKI SEGMEN YANG TIDAK DIMASUKI OLEH PIHAK SWASTA (SEPERTI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN). KARENA ITU PULA STRUKTUR APBD SANGAT SIGNIFIKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN TARGET PEMBANGUNAN, YAKNI KESEJAHTERAAN RAKYAT.
ITULAH SEBABNYA MENGAPA KONSEP APBD YANG PRO RAKYAT HARUS DIJADIKAN SEBUAH PILIHAN, SEBUAH PARADIGM PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASI KEPADA RAKYAT (PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT). MENEMPATKAN RAKYAT SEBAGAI PELAKU UTAMA SERTA MENGALOKASIKAN ANGGARAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK BELANJA PELAYANAN DASAR, KHUSUSNYA PENDIDIKAN, KESEHATAN, AIR BERSIH, PERLUASAN LAPANGAN PEKERJAAN SERTA PEMUKIMAN YANG LAYAK. SEMUA ITU BERORIENTASI KEPADA RAKYAT MISKIN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN TUJUAN AKHIR KESEJAHTERAAN UNTUK SELURUH RAKYAT.
DARI HASIL KAJIAN SINGKAT KAMI TERHADAP RAPBD KARAWANG 2011, TERDAPAT BEBERAPA DISTORSI YANG TIDAK JAUH BERBEDA DENGAN APBD TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA:
1. KURANG SEJALAN DENGAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RENSTRA KABUPATEN KARAWANG SERTA DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUMNYA.
2. DARI ANGKA RAPBD YANG MENCAPAI RP. 1.929.283.297.190 KONSUMSI BELANJA PEGAWAI BESERTA FASILITASNYA MASIH MENYEDOT 64,09% ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PUBLIK HANYA TERSISA 35,91% ATAU RP. 692.805.631.952.
3. APBD TIDAK SESUAI DENGAN ASPIRASI MASYARAKAT YANG BERKEMBANG BERDASARKAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN YANG REAL DIHADAPI MASYARAKAT SAAT INI. SEBAGAI CONTOH; HINGGA SAAT INI KABUPATEN KARAWANG TIDAK MEMILIKI ANGKA KEMISKINAN DAN ANGKA PENGANGGURAN YANG VALID SEHINGGA TIDAK ADA PROGRAM TENTANG KEMISKINAN/PENGANGGURAN BERBASIS DATA. PADAHAL KENYATAAN DILAPANGAN, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MERUPAKAN MASALAH PALING NYATA DIHADAPI RAKYAT KARAWANG.
4. ADANYA KESENJANGAN PENDAPATAN AKTUAL DENGAN POTENSI YANG DIMILIKI SEHINGGA APBD TIDAK RASIONAL DAN TIDAK TERUKUR SECARA OBYEKTIF.
5. APBD MEMBERIKAN FLEKSIBILITAS UNTUK DIJABARKAN LEBIH LANJUT DAN MEMBERIKAN RUANG UNTUK TERJADINYA MANIPULASI, MARK UP, DUPLIKASI ANGGARAN DAN PELUANG PENYIMPANGAN LAINNYA.
BERDASARKAN KAJIAN DAN PERTIMBANGAN TIM, KAMI MEMBERIKAN BEBERAPA DATA DAN REKOMENDASI TERHADAP RAPBD 2011.
1. SAAT INI BERDASARKAN DATA RESMI PEMKAB KARAWANG, JUMLAH PENDUDUK MENCAPAI 2.125.235 JIWA DENGAN ANGKA KEMISKINAN MENCAPAI 58,1% (1.235.638 JIWA, BERDASARKAN ANGKA PESERTA JAMKESMAS & JAMKESDA). SEBUAH ANGKA KEMISKINAN YANG SANGAT TIDAK RASIONAL DI DAERAH YANG DIKENAL SEBAGAI LUMBUNG PADI NASIONAL YANG SEKALIGUS SEBAGAI SALAH SATU DAERAH INDUSTRI TERBESAR DI JAWA BARAT. UNTUK ITU, KABUPATEN KARAWANG, HARUS SEGERA MEMILIKI DATA ANGKA KEMISKINAN YANG VALID, YANG DAPAT MENJADI ACUAN DAN PROYEKSI BERBAGAI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DIBIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN, PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN LAIN-LAIN.
2. PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG KRITERIA MASYARAKAT MISKIN JUGA HARUS SEGERA DIREVISI KARENA SETIDAKNYA ADA 4 KRITERIA YANG TIDAK VALID. SEMENTARA BERDASARKAN DATA KAJIAN TIM PROGRAM PASCA SARJANA FK UNPAD TAHUN 2010, HANYA 3,5 % MASYARAKAT MISKIN PESERTA JAMKESDA YANG SESUAI DENGAN SELURUH KRITERIA PERATURAN BUPATI TERSEBUT.
3. SEBAGAI DAERAH PERTANIAN YANG JUGA DIKENAL SEBAGAI DAERAH LUMBUNG PADI DENGAN LUAS SAWAH SEKITAR 94.000 HEKTAR ATAU SEKITAR 52 % DARI LUAS WILAYAH DAN MENGHASILKAN LEBIH DARI 1,137 JUTA TON GABAH KERING PANEN PER TAHUN (11,08% DARI PRODUKSI JAWA BARAT). SEBAIKNYA KABUPATEN KARAWANG MEMILIKI PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERTANIAN, YANG SETIDAKNYA MAMPU MENJAGA KELESTARIAN LUAS LAHAN PERTANIAN, MEMBERIKAN PROTEKSI DAN INSENTIF KEPADA PARA PETANI / PEMILIK LAHAN PERTANIAN SERTA MENGOPTIMALKAN POTENSI SEKTOR PERTANIAN MENJADI LAPANGAN PEKERJAAN YANG DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. TIDAK SEPERTI SAAT INI, DARI 1.235.638 JIWA PENDUDUK MISKIN TERDAPAT 38,6% DIANTARANYA ADALAH PARA PETANI. SEHINGGA SANGAT IRONIS KETIKA DAERAH-DAERAH PERTANIAN MENJADI KANTONG-KANTONG KEMISKINAN.
4. SEBAGAI DAERAH INDUSTRI YANG MEMILIKI POTENSI LEBIH DARI 622 PERUSAHAAN (DATA F-SPMI), SUDAH SAATNYA KARAWANG MEMILIKI:
a) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP, SEHINGGA MASYARAKAT / INVESTOR MENDAPATKAN KANYAMANAN DAN KEPASTIAN HUKUM , KEPASTIAN ANGGARAN DAN WAKTU PENGURUSAN DOKUMEN PERIZINAN.
b) LEMBAGA KHUSUS (DIBAWAH PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH) YANG PROFESSIONAL MELAKUKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON TENAGA KERJA YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI / PASAR. LEMBAGA INI MENJADI SIMPUL SINERGI ANTARA KONTRIBUSI PEMERINTAH, PERUSAHAAN, AKADEMISI SARTA SERIKAT PEKERJA DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN. LEMBAGA INI DIBIAYAI OLEH APBD MAUPUN OPTIMALISASI PROGRAM CSR PERUSAHAAN. LEMBAGA INI JUGA DIPROYEKSIKAN DAPAT MERUBAH PARADIGMA DI KARAWANG SEBAGAI TEMPAT ORANG MENCARI KERJA BERGESER SEBAGAI DAERAH YANG MAMPU “MEMPRODUKSI” PARA TENAGA KERJA YANG CAKAP DAN PROFESSIONAL.
c) MEMBUKA AKSES DAN MEMBERDAYAKAN KELOMPOK USAHA KECIL UNTUK MENJADI MITRA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN, MENJADIKAN USAHA-USAHA KECIL TERSEBUT SEBAGAI BAGIAN MATA RANTAI PRODUKSI PERUSAHAAN (KHUSUS SUB PRODUKSI TERTENTU YANG MEMUNGKINKAN DIKERJAKAN OLEH MEREKA).
5. PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG PROTOTYPE (MONUMEN, KANTOR DINAS, CAMAT MAUPUN KANTOR DESA) DITINJAU ULANG SEBELUM DILANJUTKAN. DENGAN PERTIMBANGAN:
a. TIDAK ADA BUKTI DAN KORELASI SIGNIFIKAN ANTARA PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG PERKANTORAN YANG RELATIVE MEGAH DAN MEWAH DENGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN OLEH PEJABAT/PEGAWAI YANG MENGHUNI GEDUNG TERSEBUT MAUPUN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN IPM KARAWANG.
b. PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL GEDUNG – GEDUNG TERSEBUT TELAH MENGURAS ANGGARAN YANG SANGAT BESAR. BILA ANGGARAN TERSEBUT DIKONVERSIKAN KEPADA PROGRAM-PROGRAM PENATAAN PEMUKIMAN KUMUH MAU PUN PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KELUARGA MISKIN, DIYAKINI AKAN LEBIH MENYENTUH KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT MISKIN.
c. TIDAK SEDIKIT KANTOR DINAS, CAMAT MAUPUN KANTOR KEPALA DESA YANG SESUNGGUHNYA MASIH LAYAK DIGUNAKAN SEMENTARA MEREKA MEMILIKI URGENSI DI BIDANG LAIN, AKHIRNYA MEMBONGKAR DAN MEMBANGUN ULANG KANTOR MEREKA SESUAI KEBIJAKAN YANG TERKESAN DIPAKSAKAN.
d. PEMBANGUNAN GEDUNG PROTOTYPE KANTOR KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2010 TIDAK SEBANDING ANTARA PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN PROGRESS PEMBANGUNAN DILAPANGAN.
e. PEMBANGUNAN GEDUNG PROTOTYPE TERDAPAT BEBERAPA INDIKASI PENYIMPANGAN KUALITAS PEKERJAAN SERTA KURANG MEMILIKI NILAI ESTETIKA.
6. SUDAH SAATNYA KITA MENGEMBANGKAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI KECIL YANG MENGHASILKAN PRODUK-PRODUK UNGGULAN YANG MEMUNCULKAN IDENTITAS LOCAL. HASIL KAJIAN TIM FE UNPAD DI KALIMANTAN TIMUR 2010, POTENSI CSR BERHASIL DIPROYEKSIKAN KEPADA PROGRAM CAPACITY BUILDIING PARA PELAKU USAHA KECIL UNTUK MENGHASILKAN PRODUK LOCAL YANG LAYAK DIPASARKAN DI PASAR-PASAR MODERN.
7. KAMI MENDORONG PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG UNTUK MEMBUAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) MENGENAI CSR (CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY) YANG MELIBATKAN SEMUA PERUSAHAAN DI KAWASAN DAN ZONA INDUSTRI DIRATA-RATAKAN Rp. 30.000.000,- X 600/TAHUN = Rp. 18.000.000.000,- (DELAPAN BELAS MILIAR RUPIAH).
8. KAMI MENDORONG UNTUK DIBUATKAN RAPERDA TELEKOMUNIKASI DAN JASA TOWER SEPERTI HALNYA DI KABUPATEN SUMEDANG, 700 TOWER SANGGUP MEMBERIKAN PAD MASING-MASING Rp. 1.000.000,-/BULAN, BERARTI ADA Rp. 700.000.000 (TUJUH RATUS JUTA RUPIAH) PER BULAN YANG MASUK KE KAS DAERAH.
IMAM AL-GHOJALI MENGATAKAN “JANGAN PERNAH BERHENTI UNTUK BERBAGI INSPIRASI MELALUI DISKUSI DAN TULISAN. KARENA ITU, ADALAH PEKERJAAN KEABADIAN.
KEMUDIAN MAESTRO KOSA KATA INDONESIA; Mr. MARIO TEGUH MENGATAKAN: “BIBIT DAN BOBOT DARI SEMUA KEBERHASILAN MASA DEPAN ADALAH SANGAT TERGANTUNG DARI APA YANG KITA KERJAKAN HARI INI.”
JADI, SELAMAT BEKERJA UNTUK BUPATI DNA WAKIL BUPATI YANG BARU, DALAM SATU KONSEP KEBERSAMAAN, KERJA KERAS, KERJA CERDAS DAN KERJA IKHLAS. MERAJUT IMPIAN MENGGAPAI PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN DALAM BINGKAI SILIH ASAH, SILIH ASIH, SILIH ASUH DAN SILIH WANGI. ATAU DLAM BAHASA SANTRINYA, MENUJU KARAWANG YANG BALDATUN TOYYIBATUN WA ROBBUN GHOFUR.
UNTUK SELANJUTNYA FRAKSI PKB MEMINTA MAJLIS SIDANG YANG TERHORMAT UNTUK MENGESAHKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 MENJADI PERDA DEFINTIF ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
DEMIKIAN, PANDANGAN FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA INI KAMI SAMPAIKAN, KURANG LEBIHNYA KAMI MOHON MAAF. SEMOGA KITA TETAP PADA PERJUANGAN DALAM MEMBELA YANG BENAR, BENAR, BENAR..........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WALLAHUL MUWAFIQ ILA AQWAMITH THARIQ
WASSALAMUALAIKUM WR. WB.
KARAWANG, 17 JANUARI 2011
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN KARAWANG
| KETUA
| SEKRETARIS
|
| AHMAD “JIMMY”ZAMAKHSYARI, S.Ag | H. ACEP SUYATNA, SH |
